TERITORIAL24.COM, SERDANG BEDAGAI — Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya menegaskan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Darma Wijaya usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program dan Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana secara virtual di ruang Command Center Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Kamis (21/5/2026).
Dalam rakor tersebut, Darma Wijaya didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sergai Suwanto Nasution, S.Pd, MM.
Menurutnya, percepatan pemulihan pascabencana harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan, terutama pada pemulihan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta ekonomi masyarakat terdampak.
“Pemerintah daerah harus bergerak cepat dan responsif agar masyarakat yang terdampak bencana dapat segera kembali menjalani aktivitas dengan normal. Sinergi dengan pemerintah pusat menjadi kunci agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif,” ujar Darma Wijaya.
Ia menjelaskan, rakor tersebut membahas realisasi penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana serta optimalisasi dukungan anggaran pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan kembali daerah terdampak.
Darma Wijaya menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sergai siap mendukung seluruh program percepatan pemulihan pascabencana melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan kesiapsiagaan penanganan di lapangan.
“Kita ingin proses pemulihan berjalan menyeluruh, bukan hanya membangun kembali fasilitas yang rusak, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat dapat pulih,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya secara virtual menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menteri Dalam Negeri tersebut menyebut percepatan pemulihan pascabencana membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemerintah daerah agar penanganan berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.
