TERITORIAL24.COM, SERDANG BEDAGAI – Hasil rehabilitasi ruang guru SMK Negeri 1 Sei Rampah yang menelan biaya Rp400 juta dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menuai sorotan.
Baru setahun lebih selesai dikerjakan pada Juli 2024, bangunan tersebut sudah menunjukkan banyak kerusakan.
Pantauan wartawan di lokasi menemukan sejumlah kejanggalan. Kusen jendela keropos, sebagian dinding retak, bahkan ada daun jendela yang hilang sehingga tidak bisa ditutup.
Cat dinding mulai mengelupas, teras samping pecah, sementara pergantian atap tidak merata: sebagian asbes diganti plafon, sebagian lainnya dibiarkan.
Kepala sekolah, Rizal Amri Nasution S.Pd, tidak menampik kondisi itu. Namun ia menegaskan penggunaan anggaran sudah sesuai aturan.
“Dana digunakan untuk rehab ruang guru, membeli 5 unit komputer, serta mobiler sekolah. Kami sudah diperiksa BPK, Inspektorat Sumut, Polres Sergai, dan Kejaksaan Negeri Sergai. Jadi, tidak ada masalah,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).
Rizal menambahkan, pemeriksaan aparat penegak hukum biasanya sebatas menindaklanjuti pengaduan masyarakat (dumas). “Yang berwenang memeriksa penggunaan dana BOS tetap BPK dan Inspektorat,” tegasnya.
Sementara itu, mantan Kasi Intel Kejari Sergai yang kini menjabat Kacabjari Langkat, Romel Tarigan SH MH, membenarkan adanya pemeriksaan.
“Hasil pemeriksaan memang ada, dan disarankan untuk melakukan perbaikan,” katanya singkat.
Asal Jadi dan Minim Transparansi
Kerusakan yang muncul dalam waktu singkat membuat dugaan pengerjaan asal jadi kian menguat. Publik juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana, terutama terkait pembelian komputer dan mobiler sekolah yang tidak dijelaskan secara rinci merek maupun jumlahnya.
Ketua Forum Transparansi Anggaran untuk Sumut, Yenni C Rambe, menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama. “Kalau rehab baru setahun sudah retak dan keropos, itu pertanda ada yang tidak beres. Bisa karena material tidak standar atau pekerjaan tidak diawasi ketat,” ujarnya.
Aturan Penggunaan Dana BOS
