MEDAN | TERITORIAL24.COM — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyiapkan anggaran Rp360 miliar untuk penanganan banjir dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027. Program tersebut menargetkan penanganan 100 titik banjir atau genangan.
Hal itu disampaikan Rico saat menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD 2027, Selasa (13/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen.
Selain penanganan banjir, Pemko Medan merencanakan perbaikan drainase sepanjang 59 kilometer dan penanganan jalan sepanjang 123 kilometer. Kawasan Medan Utara, termasuk penanganan banjir rob di Belawan, juga menjadi prioritas melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Di sektor pendidikan, Pemko Medan berencana menaikkan insentif guru honorer dari Rp400.000 menjadi Rp650.000. Pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi 40.000 siswa kurang mampu, program tebus ijazah untuk 500 siswa, serta beasiswa bagi 200 mahasiswa berprestasi.
Pembangunan sarana pendidikan meliputi rehabilitasi 72 lokasi sekolah senilai sekitar Rp19,52 miliar dan pembangunan ruang kelas baru di 24 lokasi dengan anggaran Rp81,5 miliar.
Sementara itu, untuk kebutuhan dasar masyarakat, Pemko Medan mengalokasikan Rp23 miliar bagi perluasan jaringan perpipaan air minum di 115 lokasi dan Rp7,8 miliar untuk sistem pengelolaan air limbah domestik di 39 lokasi.
Di bidang kesehatan, Pemko Medan akan memperkuat program Universal Health Coverage (UHC) dan meningkatkan pelayanan RSUD Dr. Pirngadi serta RSUD Haji Bachtiar Jaafar. Per September 2026, sebanyak 538.730 jiwa tercatat memperoleh manfaat program kesehatan melalui skema UHC.
Untuk sektor transportasi, anggaran Dinas Perhubungan pada 2027 diarahkan sebesar Rp588,1 miliar, antara lain untuk pengelolaan lalu lintas, penerangan jalan umum, layanan bus listrik, dan perlengkapan jalan.
Dari sisi pendapatan, Rico menyebut proyeksi pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 mencapai Rp6,99 triliun. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dilakukan melalui digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data wajib pajak, dan penguatan pengawasan tanpa berfokus pada kenaikan tarif pajak atau retribusi.
