TERITORIAL24.COM, Asahan- Pemkab Asahan memprioritaskan pembangunan jalana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahun ke depan.
Selain itu juga memperhatikan persoalan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan umum yang menjadi kebutuhan mendasar rakyat.
“Saat ini masyarakat menunggu hasil kerja kita. Karena itu sampaikan kepada mereka bahwa pembangunan infrastruktur jalan adalah prioritas penting Pemkab Asahan. RPJMD kita baru selesai disusun, dan dengan pedoman tersebut kita akan bekerja selama lima tahun ke depan untuk memastikan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, MSi memaparkan rencana program pembangunan 5 tahunan itu dalam Rapat Kordinasi Pembangunan (Rakorpem) di Aula Melati, Kantor Bupati Asahan, Rabu (17/09/2025).
“Selain jalan, perhatian kita juga menyentuh persoalan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan umum yang menjadi kebutuhan mendasar rakyat. Tentu semua akan kita lakukan secara bertahap sesuai skala prioritas, namun komitmen kita jelas pembangunan harus terus bergerak dan hasilnya harus dirasakan rakyat,” ujar Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, MSi.
Dalam kesempatan itu Bupati juga menekankan pentingnya percepatan birokrasi agar hasil pembangunan benar-benar bisa segera dirasakan masyarakat. Karena hasil pembangunan yang ditunggu – tunggu masyarakat, merupakan salah satu parameter keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemajuan daerahnya.
“Program tidak boleh berjalan lambat, rakyat menunggu hasil nyata. Karena itu, aktualisasi tugas birokrasi bersama Satgas yang kita bentuk hari ini harus menjadi mesin percepatan perubahan. Jangan ada lagi kebijakan atau tindak lanjut yang berhenti di meja rapat, semuanya harus turun ke lapangan dan direalisasikan menjadi kerja nyata,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak cukup diukur dari terbentuknya Satgas atau dari pembangunan fisik semata, melainkan dari kesungguhan birokrasi menjawab kebutuhan rakyat. Pemerintah harus bergerak dengan ukuran yang jelas, komunikasi dengan masyarakat harus terbuka, dan setiap kebijakan harus memberi manfaat nyata.
