Menurut Rico, penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan warga, pembahasan anggaran yang tepat sasaran dan mendukung prioritas pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program dan pelayanan publik.
Pemko Medan, lanjutnya, juga mendorong DPRD mengoptimalkan fungsi alat kelengkapan dewan, termasuk membuka akses pengaduan masyarakat secara real-time dan transparan.
Rico menekankan, pembangunan Kota Medan tidak cukup hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu menjangkau wilayah pinggiran dan kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak.
“Penyerapan dan pengawalan aspirasi masyarakat juga perlu terus diperkuat, sehingga berbagai kebutuhan dan persoalan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan Kota Medan,” tegasnya.
Rico menilai Pemko Medan dan DPRD Kota Medan memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan kebijakan dan pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Karena itu, ia mengajak kedua lembaga terus memperkuat komunikasi, sinergi, dan hubungan kerja dengan tetap menghormati tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing.
“Dengan sinergi tersebut, pembangunan dan pelayanan masyarakat diharapkan semakin efisien, transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong terwujudnya Medan yang inklusif, maju dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Akbar)
