TERITORIAL24.COM, MEDAN – Kabar baik datang dari dapur Sumatera Utara. Kali ini bukan soal kuliner legendaris atau sambal andaliman, tapi tentang stok bahan pokok yang bikin dompet agak lega: beras dan cabai merah.
Sepanjang 2025, Sumut ternyata lagi-lagi panen besar—bukan panen drama politik, tapi panen padi dan cabai. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, produksi gabah kering giling (GKG) dari Januari sampai September mencapai 2,7 juta ton.
Setelah dikonversi, itu setara dengan 1,7 juta ton beras. Sementara kebutuhan warga Sumut yang jumlahnya sekitar 15 juta jiwa hanya 1,2 juta ton per tahun. Artinya? Surplus. Banyak banget malah.
Sekretaris Dinas Ketapang dan Hortikultura, Yusfahri Perangin-angin, menjelaskan hal itu dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (7/10/2025).
Dengan gaya santai tapi yakin, ia bilang, “Bulan Oktober saja kita produksi 278 ribu ton GKG, setara 145 ribu ton beras. Kebutuhannya cuma 145,5 ribu ton. Jadi surplus 100 ribu ton.”
Artinya, warga Sumut bisa makan nasi tenang tanpa takut harga naik, selama nasinya nggak berubah jadi nasi goreng dengan tambahan inflasi di dalamnya.
Bukan cuma beras yang bikin senyum, cabai merah juga lagi melimpah. Produksi Januari–September 2025 mencapai 183 ribu ton, sementara kebutuhan cuma separuhnya: 91 ribu ton. “Sumut ini gudangnya cabai, mulai dari Karo, Dairi, sampai Tapanuli,” kata Yusfahri. Jadi kalau sambal terasa pedas, itu hasil surplus lokal, bukan impor dari planet lain.
Tapi pemerintah nggak mau terlena. Karena kalau panen tak merata, harga bisa tetap jungkir balik. Maka, Pemprov Sumut lewat Dinas Perindag ESDM dan Perum Bulog bikin Gerakan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Kepala Dinas Perindag, Fitra Kurnia, menyebut sudah ada 147.750 ton beras SPHP disalurkan ke masyarakat. “Supaya harga stabil, daya beli tetap kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian, Poppy Marulita Hutagalung, mengingatkan bahwa harga cabai masih bisa naik-turun tergantung pasar.
Sebagian pasokan malah dikirim ke Riau, Sumatera Barat, hingga Aceh. “Makanya rantai distribusi harus kita pangkas biar harga nggak naik cuma gara-gara bensin truk,” katanya.
