“Bagi masyarakat kecil, sikap ini jelas terasa tidak adil. Pemko tidak pernah terlihat setegas ini ketika menghadapi pelanggar tata ruang atau aturan lainnya. Seolah-olah yang mudah ditindak hanya rakyat kecil,” katanya.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Pemerintah, lanjutnya, juga harus berani menindak pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan besar maupun pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
“Kalau memang pemerintah ingin menegakkan aturan, lakukan secara adil. Jangan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Penegakan hukum harus berlaku sama bagi semua pihak tanpa memandang siapa pelanggarnya,” tegasnya.
Syaiful berharap Pemko Medan mengedepankan dialog dengan para pedagang, menyiapkan lokasi relokasi yang layak, serta menyusun kebijakan penataan yang tidak mengorbankan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
“Rakyat hari ini membutuhkan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM dan PKL. Penataan kota harus berjalan, tetapi kesejahteraan masyarakat kecil juga harus menjadi perhatian utama,” pungkasnya.(Akbar)
