TERITORIAL24.COM, MEDAN – Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, meminta Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mempermudah seluruh proses administrasi kependudukan bagi warga yang terdampak banjir di sejumlah wilayah.
Syaiful menyebut banyak warga kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, buku nikah, dan dokumen lain akibat terendam atau terbawa arus banjir.
Karena itu, ia menegaskan Pemko Medan harus memastikan proses pengurusannya tidak dibebani birokrasi berbelit.
“Warga sudah menjadi korban, jangan lagi dipersulit. Pemko Medan harus hadir dengan regulasi khusus, percepatan layanan, bahkan membuka layanan jemput bola di titik-titik pengungsian,” ujar Syaiful saat menerima keluhan warga korban banjir di Dapil 5 Kota Medan, Minggu, 7 Desember 2025.
Menurutnya, kebijakan pemulihan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana harus dipermudah, dipercepat, dan tanpa biaya. Identitas kependudukan, kata dia, berperan penting agar masyarakat tetap dapat mengakses bantuan pemerintah, layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya.
“Bayangkan kalau KTP atau KK mereka hilang. Mau dapat bantuan pun sulit. Karena itu layanan khusus sangat dibutuhkan, setidaknya hingga masa tanggap darurat dan pemulihan selesai,” ujarnya.
Politisi PKS itu menilai banjir yang terjadi harus menjadi momentum bagi Pemko Medan untuk menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh terpaku pada pola pelayanan yang kaku, tetapi harus turun langsung ke lapangan, posko pengungsian, dan permukiman terdampak.
Syaiful juga meminta Disdukcapil Medan memberikan informasi yang jelas mengenai mekanisme khusus pengurusan dokumen bagi warga korban banjir.
Ia berharap Pemko Medan bergerak cepat, tidak hanya dalam penanganan fisik pascabanjir, tetapi juga membantu pemulihan administrasi warga.
“Banjir ini sudah cukup menyulitkan masyarakat. Jangan sampai mereka menjadi korban birokrasi. Berikan kemudahan, percepatan, dan pastikan semua terdata,” kata Syaiful.
