Fraksi Keadilan Pembangunan juga menyambut baik rencana penyusunan regulasi daerah terkait perlindungan sosial bagi korban kecelakaan perkeretaapian.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menutup keterangannya, Yasser Albantani menilai rencana kunjungan kerja Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan ke Kota Tebing Tinggi harus dimanfaatkan sebagai momentum strategis untuk memperjuangkan dukungan anggaran dan fasilitas keselamatan dari pemerintah pusat.
“Kehadiran Dirjen Perkeretaapian harus menjadi momentum jemput bola agar intervensi anggaran serta fasilitas keselamatan dari pusat dapat lebih besar masuk ke Kota Tebing Tinggi. DPRD siap bersinergi dengan Pemko, Polres, PT KAI, dan PT Jasa Raharja guna mewujudkan target Zero Accident di seluruh perlintasan sebidang,” pungkasnya.***
