Menurutnya, tambahan tunjangan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kemampuan penyuluh dalam mendampingi petani.
Momentum Pembenahan Menyeluruh
Pengalihan kewenangan penyuluh ke pemerintah pusat semestinya menjadi momentum membangun sistem penyuluhan pertanian yang lebih kuat dan terintegrasi.
Pemerintah perlu memastikan pelatihan tatap muka dan praktik lapangan kembali diperkuat, fasilitas BPP diperbarui, serta kebutuhan operasional penyuluh mendapat perhatian serius.
Sebab, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan anggaran, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang bersentuhan langsung dengan petani.
Tunjangan yang meningkat tentu menjadi kabar baik. Namun, kesejahteraan tanpa dukungan kompetensi dan fasilitas kerja yang memadai berisiko tidak menghasilkan perubahan besar di lapangan.
Penyuluh pertanian harus menjadi lebih dari sekadar pendamping petani. Mereka harus menjadi sumber pengetahuan, pusat informasi, sekaligus penggerak kemajuan pertanian.(***)












