Opini

Rembuk Pemuda Sumut: Pendidikan Harus Menjadi Prioritas dalam Pembangunan Daerah

127
×

Rembuk Pemuda Sumut: Pendidikan Harus Menjadi Prioritas dalam Pembangunan Daerah

Sebarkan artikel ini

Ir. Muhammad Rizki Fadillah, S.T. Ketua Umum Wilayah Rembuk Pemuda Sumatera Utara

Kebutuhan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan anggaran pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Wilayah Rembuk Pemuda Sumatera Utara, Ir. Muhammad Rizki Fadillah, S.T., menanggapi sorotan terhadap alokasi anggaran rehabilitasi sejumlah fasilitas kedinasan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Sorotan tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini, yang mempertanyakan alokasi anggaran rehabilitasi pos jaga dan pendopo rumah dinas Wali Kota Medan.

Kedua fasilitas tersebut masing-masing disebut memiliki anggaran sekitar Rp400 juta, sehingga totalnya mencapai sekitar Rp800 juta.

Di sisi lain, Tia menyoroti kebutuhan perbaikan sarana pendidikan tingkat SD dan SMP yang dinilai belum memperoleh perhatian anggaran secara sebanding.

Ia juga mendorong agar perencanaan rehabilitasi sekolah didasarkan pada survei langsung terhadap kondisi bangunan dan kebutuhan masing-masing sekolah, bukan sekadar pembagian anggaran yang disamaratakan.

Menanggapi hal itu, Rizki menilai perhatian terhadap persoalan tersebut merupakan pengingat penting bahwa pembangunan daerah harus selalu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“Menurut saya, pendidikan harus menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah. Kita tentu memahami bahwa fasilitas pemerintahan juga membutuhkan pemeliharaan. Namun, ketika masih terdapat sekolah yang membutuhkan perbaikan ruang belajar maupun fasilitas pendukung, sudah sewajarnya skala prioritas anggaran menjadi perhatian bersama,” ujar Rizki.

Perencanaan Anggaran Harus Berangkat dari Kebutuhan Lapangan

Rizki berpandangan bahwa perencanaan anggaran pendidikan idealnya disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Setiap sekolah memiliki tingkat kebutuhan dan kerusakan yang berbeda, sehingga penentuan prioritas rehabilitasi perlu didukung pendataan dan survei teknis yang memadai.

Menurutnya, sekolah dengan kondisi bangunan yang membutuhkan penanganan mendesak harus memperoleh perhatian sesuai tingkat urgensinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *