TERITORIAL24.COM, MEDAN — Program Universal Health Coverage (UHC) di Sumatera Utara sudah tembus 98,6 persen. Artinya, hampir semua warga Sumut sudah bisa tenang kalau urusan berobat. Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimi, menegaskan program ini bukan “UHC ecek-ecek” melainkan benar-benar dijalankan serius oleh Pemprov.
“Ini bukan sekadar UHC simbolis. Kita punya komitmen agar layanan benar-benar berjalan. Jadi masyarakat mampu juga penting untuk tetap mau mandiri membayar iuran,” kata Faisal dalam konferensi pers di Kantor Gubernur, Medan, Rabu (17/9/2025).
Skema pendanaan UHC di Sumut dibagi dua: kabupaten/kota menanggung 80 persen, Pemprov 20 persen.
Nantinya dalam lima tahun ke depan, proporsi akan diubah jadi 70 persen kabupaten/kota dan 30 persen Pemprov. Faisal juga memastikan pembayaran premi ini tidak tumpang tindih dengan program pemerintah pusat.
Mulai September ini, warga yang sakit bisa langsung berobat gratis cukup dengan menunjukkan KTP. Tidak ada lagi cerita pasien disuruh bolak-balik fotokopi KTP.
“Wajib dilayani dulu, urusan administrasi biar tanggung jawab petugas faskes,” jelas Faisal. Maklumat bersama sudah diteken antara Pemprov, BPJS Kesehatan, 172 rumah sakit, 619 puskesmas, dan 510 klinik.
Selain UHC, Pemprov Sumut juga menyiapkan beasiswa untuk tujuh mahasiswa asal Kepulauan Nias yang mengambil Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Harapannya, setelah lulus nanti mereka bisa mengabdi di kampung halamannya sebagai dokter spesialis.
Dari sisi anggaran, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumut, Timur Tumanggor, menyebut Pemprov sudah menyiapkan Rp297 miliar untuk UHC di tahun 2025. Angka itu akan naik jadi Rp438 miliar pada 2026.
Turut hadir dalam konferensi pers itu Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah, Dirut RSU Haji Medan Sri Suriani Purnamawati, serta Kabid IKP Diskominfo Sumut Harvina Zuhra.(Anggi)
