ASAHAN I TERITORIAL24.COM – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., secara resmi membuka Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Kamis (12/11/2026), dihadiri Wakil Penanggung Jawab Tim Audit BPK RI, Dwi Prayitno, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota tim pemeriksa BPK RI.
Dalam sambutannya, Wabup Asahan Rianto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan siap memberikan dukungan penuh dan bekerja sama dengan tim pemeriksa selama proses audit berlangsung.
Ia meminta seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif dan proaktif dalam menyediakan data maupun dokumen yang dibutuhkan tim BPK RI.
Menurutnya, keterbukaan dan kesiapan seluruh OPD merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami mohon arahan dan bimbingan. Apabila ada berkas-berkas yang diperlukan, kami siap untuk menyiapkannya, karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami di Asahan. Mari kita dukung kegiatan Bapak-Bapak di Kabupaten Asahan,” ujar Rianto.
Ia juga berharap pemeriksaan tersebut dapat memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, khususnya pada belanja barang dan jasa serta belanja modal infrastruktur.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Audit BPK RI, Dwi Prayitno, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari tugas rutin BPK RI untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran.
Ia menegaskan, pemeriksaan ini bukan merupakan pemeriksaan khusus, melainkan pemeriksaan kepatuhan terhadap pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Tim pemeriksa dijadwalkan melaksanakan tugas selama 29 hari ke depan, dengan fokus pemeriksaan pada Tahun Anggaran 2026.
