TERITORIAL24.COM, Tanjungbalai – Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Kota Tanjungbalai. Rapat berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota, Selasa (12/5/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM Kota Tanjungbalai Agus Salim beserta jajaran, Pabung Kodim 0208/AS Mayor Inf Endar Siregar bersama jajaran Kodim, serta para camat se-Kota Tanjungbalai.
Rapat difokuskan pada percepatan pembangunan fisik gerai dan penataan aset daerah guna mendukung kemandirian ekonomi desa dan kelurahan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP/KKMP.
Selain itu, rapat juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4911/SJ tentang pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dan aset desa sebagai basis pengembangan usaha koperasi.
Usai mendengarkan pemaparan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM terkait progres pembangunan fisik gerai KKMP di Kota Tanjungbalai, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menegaskan bahwa rapat tersebut menjadi langkah awal penting untuk menyatukan persepsi dan langkah seluruh pihak dalam mempercepat pembangunan gerai dan pergudangan di setiap KDMP/KKMP.
Fadly menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur hukum agar proses pengadaan lahan serta pembangunan gerai dapat berjalan tertib administrasi dan sesuai regulasi yang berlaku.
Menurutnya, berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM, saat ini terdapat 31 koperasi desa dan kelurahan yang telah memiliki akta notaris dan badan hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak delapan lokasi sedang dalam proses pembangunan fisik gerai KKMP yang tersebar di Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, Sei Tualang Raso, dan Teluk Nibung.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait sinergi dan tindak lanjut bersama dalam menyukseskan program pemerintah pusat di daerah.
