TERITORIAL24.COM, MEDAN – Rapat Paripurna DPRD Kota Medan soal nota jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda Perubahan APBD 2025 digelar, Senin (8/9/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wali Kota Medan bersama Wakilnya, Zakiyuddin Harahap.
Dalam jawabannya, Wali Kota menegaskan beberapa poin utama. Untuk Fraksi PDIP, ia janji segera mempercepat pengangkatan pejabat definitif.
“The right man on the right place, biar birokrasi jalan dengan integritas,” ujarnya.
Kepada Fraksi PKS, isu banjir jadi bahasan. Wali Kota menekankan penanganan banjir tak bisa sepotong-sepotong.
“Harus sistem kawasan, dikeroyok bareng kementerian, provinsi, sampai kabupaten/kota tetangga. Ditambah gotong royong rutin antar-OPD,” jelasnya.
Menjawab Fraksi Gerindra, visi besar Medan 2045 ditonjolkan. Fokus utamanya kesehatan dan pendidikan.
“Fasilitas kesehatan modern di Medan Utara, tenaga medis berkualitas, dan sarana pendidikan merata, itu target jangka panjang,” tegasnya.
Sementara soal target PAD yang sempat dikritisi Fraksi Golkar, Pemko tetap optimis. Meski realisasi semester pertama baru 38,40 persen, Pemko yakin bisa kejar akhir tahun lewat intensifikasi pajak.
Untuk Fraksi NasDem, UMKM jadi sorotan. Pemerintah berjanji terus memberi pelatihan, bantuan alat produksi, sampai kemudahan perizinan.
“UMKM harus tumbuh legal, aman, dan berdaya saing,” kata Wali Kota.
Fraksi PSI juga mendapat penjelasan. Pemko menekankan digitalisasi sebagai kunci penguatan pajak daerah. “Pengawasan berbasis digital dan evaluasi rutin OPD tetap jalan, biar pembangunan merata meski pendapatan daerah turun,” ujarnya.
Sementara untuk Fraksi Demokrat, jawaban masih soal pajak. Pemko mengaku realistis.
“Digitalisasi dan pelayanan pajak ditingkatkan, tapi target PAD tetap hati-hati, nggak muluk-muluk,” kata Wali Kota.
Secara umum, jawaban eksekutif menunjukkan komitmen Pemko Medan dalam mengelola anggaran realistis, fokus infrastruktur, pelayanan publik, hingga keberpihakan pada masyarakat kecil.
