Sumatera Utara

Pemprov Sumut dan Kementan Percepat Identifikasi Lahan Pertanian Terdampak Banjir dan Longsor

268
×

Pemprov Sumut dan Kementan Percepat Identifikasi Lahan Pertanian Terdampak Banjir dan Longsor

Sebarkan artikel ini

TERITORIAL24.COM, DELISERDANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Kementerian Pertanian mempercepat proses identifikasi lahan pertanian yang terdampak banjir dan longsor di berbagai kabupaten/kota.

Hingga 6 Desember 2025, tercatat 38.878 hektare lahan terdampak, dengan 5.570 hektare mengalami puso. Nilai kerugian ditaksir mencapai Rp1,132 triliun.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Dampak Bencana Alam serta Percepatan Penyampaian Calon Petani dan Calon Lokasi, di Aula Polbangtan Medan, Deliserdang, Minggu, 7 Desember 2025.

“Kolaborasi dengan Kementan merupakan komitmen pemerintah untuk meminimalkan dampak bencana terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak,” ujarnya.

Sulaiman menjelaskan bahwa dukungan Kementan mencakup rehabilitasi hingga pencetakan sawah baru.

Ia mencontohkan kondisi di Tapanuli Tengah, di mana lahan sawah berubah menjadi hamparan tanah pascabanjir dan membutuhkan waktu serta biaya besar untuk dipulihkan.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumut, Timur Tumanggor, menyebut komoditas yang terdampak mencakup padi, persemaian padi, jagung, ubi kayu, hortikultura, serta jaringan irigasi.

Estimasi potensi kehilangan produksi mencapai 118.526 ton dengan nilai kerugian Rp1,132 triliun.

“Langkah yang sudah dilakukan antara lain pendataan lahan terdampak, penyaluran 45 ton beras cadangan provinsi ke 10 kabupaten/kota, serta permohonan cadangan pangan pusat sebanyak 2.258 ton,” katanya.

Pemprov Sumut juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk pengalokasian bantuan benih pascabencana bagi 1.500 hektare lahan dari provinsi dan 40.000 hektare dari Kementerian Pertanian.

Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur Pertanian, Ali Jamil, menegaskan komitmen Kementan membantu rehabilitasi lahan yang rusak sesuai ketentuan. Ia meminta pemerintah daerah segera mengidentifikasi tingkat kerusakan lahan, apakah ringan, sedang, atau berat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *