TERITORIAL24.COM, JAKARTA – Dewan Pers menggelar uji publik Rancangan Peraturan tentang Dana Jurnalisme sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pers nasional yang merdeka, profesional, dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menegaskan bahwa pengelolaan dana sebaiknya tidak dilakukan langsung oleh Dewan Pers, melainkan oleh lembaga independen dan profesional guna menjaga akuntabilitas serta menghindari konflik kepentingan.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menjelaskan bahwa penyusunan rancangan ini telah dimulai sejak 25 Juli 2025 melalui serangkaian rapat dan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama para pemangku kepentingan.
“Rancangan ini merupakan respons atas tantangan besar yang dihadapi industri media, terutama disrupsi digital dan tekanan ekonomi yang berdampak pada keberlanjutan jurnalisme berkualitas,” ujar Komaruddin.
Libatkan Akademisi dan Organisasi Pers
Uji publik berlangsung pada Senin (30/3/2026) di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari anggota Dewan Pers, akademisi, organisasi pers, hingga tokoh pers nasional.
Sejumlah perguruan tinggi yang hadir antara lain Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, serta Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan Universitas Mataram.
Turut hadir pula berbagai organisasi pers seperti Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, hingga Jaringan Media Siber Indonesia.
Sejumlah tokoh pers nasional juga memberikan pandangan, di antaranya Bagir Manan, Bambang Harymurti, dan Suryopratomo.
Menjawab Krisis Ekosistem Media
Rancangan Dana Jurnalisme ini disusun sebagai instrumen untuk menjamin keberlangsungan jurnalisme yang melayani kepentingan publik di tengah perubahan model bisnis media dan tekanan ekonomi.
Dana tersebut direncanakan dihimpun dari berbagai sumber yang sah dan tidak mengikat, dengan prinsip pengelolaan independen, transparan, dan akuntabel. Selain itu, sistem checks and balances juga dirancang untuk mencegah penyalahgunaan.
