TERITORIAL24.COM, MEDAN — Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD) DPRD Medan mendesak Pemerintah Kota Medan memaksimalkan pelayanan kebersihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar retribusi sampah.
Persoalan minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah sementara hingga keterlambatan pengangkutan dinilai masih menjadi keluhan utama warga.
Ketua Pansus PAD DPRD Medan, El Barino Shah, mengatakan perbaikan pelayanan kebersihan harus menjadi prioritas pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bersama camat, lurah, dan kepala lingkungan.
“Selama ini banyak masyarakat mengeluhkan masalah sampah karena minimnya fasilitas seperti tidak adanya TPS. Begitu juga soal keterlambatan petugas mengangkut sampah dari lingkungan,” kata El Barino kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).
Menurut dia, kualitas pelayanan yang baik akan berdampak langsung pada kepatuhan warga membayar retribusi sampah. Karena itu, pemerintah diminta memastikan fasilitas kebersihan tersedia dan pengangkutan sampah berjalan tepat waktu.
“Prioritaskan dan pastikan pelayanan bagus, otomatis masyarakat berkenan membayar retribusi,” ujarnya.
El Barino menilai seluruh jajaran Pemko Medan memiliki tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan.
Ia meminta tidak ada lagi sampah berserakan di kawasan permukiman dan fasilitas kebersihan seperti tempat pembuangan sementara maupun bak sampah diperbanyak.
Selain peningkatan pelayanan, Pansus PAD juga menyoroti potensi kebocoran retribusi sampah. Menurut El Barino, masih banyak warga yang rutin membayar iuran sampah namun tidak tercatat sebagai wajib retribusi sampah (WRS) karena pembayaran dilakukan tanpa kwitansi resmi.
Ia berharap ke depan warga yang telah membayar iuran sampah dapat didata sebagai peserta WRS. Aparat kelurahan dan kepala lingkungan juga diminta melakukan pendekatan persuasif agar masyarakat bersedia terdaftar secara resmi.
“Kalau memungkinkan melalui lurah dan kepling dapat melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat menjadi warga peserta WRS,” katanya.
