TERITORIAL24.COM, MEDAN – Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Saipul Bahri SE, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Inspektorat memperketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) serta menindak tegas jika ditemukan pegawai yang terlibat judi online (judol) maupun penyalahgunaan narkoba.
Menurut politisi Partai NasDem tersebut, keterlibatan ASN dalam praktik judi online maupun narkoba tidak hanya mencoreng citra pemerintah, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Jika memang ada ASN yang terbukti terlibat judi online ataupun narkoba, harus diberikan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera,” ujar Saipul Bahri kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).
Saipul mengaku menerima informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum ASN di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Medan dalam praktik judi online hingga penyalahgunaan narkoba. Meski demikian, ia berharap informasi tersebut tidak terbukti benar.
“Kalau memang ada yang terlibat, tentu harus diproses sesuai aturan. Jangan sampai berdampak lebih luas terhadap kinerja ASN sebagai pelayan masyarakat,” katanya.
Anggota Komisi I DPRD Medan yang membidangi hukum dan pemerintahan itu juga meminta seluruh kepala OPD lebih aktif melakukan pengawasan terhadap bawahannya.
Menurutnya, pimpinan harus mampu mendeteksi sejak dini apabila terdapat ASN yang mulai terjerumus dalam praktik judi online maupun penyalahgunaan narkoba.
Ia menilai keterlibatan ASN dalam dua persoalan tersebut dapat memicu berbagai dampak negatif, mulai dari terganggunya kondisi ekonomi keluarga hingga menurunnya disiplin dan produktivitas kerja.
Bahkan, kondisi itu berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran lainnya.
Selain pengawasan internal, Saipul mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif melaporkan apabila mengetahui adanya ASN yang diduga terlibat judi online atau narkoba kepada aparat penegak hukum maupun Inspektorat.
Ia juga menegaskan bahwa pimpinan OPD yang terbukti melindungi bawahannya dari proses penegakan disiplin harus ikut dimintai pertanggungjawaban.
