TERITORIAL24.COM,MEDAN – Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas komitmennya dalam mewujudkan kemudahan akses pelayanan hukum bagi masyarakat melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dan disaksikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, pada acara Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (10/6/2026).
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada daerah yang dinilai aktif mendukung penguatan akses keadilan dan pelayanan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Posbankum merupakan instrumen penting untuk memastikan masyarakat memperoleh akses hukum yang mudah, cepat, dan setara.
Menurutnya, keberadaan Posbankum tidak sekadar simbol, tetapi menjadi wadah nyata dalam memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada masyarakat.
“Pos Bantuan Hukum ini bukan hanya simbol, tetapi wadah nyata untuk memberikan dukungan hukum kepada masyarakat desa dan kelurahan. Kita harus memperkuat sistem hukum, melatih para legal, dan memastikan regulasi berjalan cepat serta efektif,” tegasnya.
Menteri Hukum juga menyoroti pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian persoalan hukum. Ia menilai tujuan utama hukum bukan semata-mata memberikan hukuman, tetapi juga memulihkan kondisi sosial masyarakat dan menjaga keharmonisan.
“Yang terpenting bukan hanya pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi pemulihan situasi sosial sehingga bisa merajut kembali persaudaraan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas peluncuran Posbankum secara serentak di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Ia menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi guna mendukung efektivitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
