TERITORIAL24.COM, MEDAN – DPRD Kota Medan mengusulkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui hak inisiatif DPRD.
Penjelasan usulan tersebut disampaikan Anggota DPRD Medan Afif Abdillah dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (10/8/2026).
Afif mengatakan, perubahan Perda diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta sistem pendataan warga miskin.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah penguatan sistem pendataan agar lebih akurat, terpadu dan mutakhir.
Menurut Afif, data tersebut harus menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.
“Data harus menjadi pintu masuk bagi pertolongan, bukan menjadi tembok yang menghalangi masyarakat memperoleh haknya,” kata Afif.
Ia menyebut kesalahan pendataan dapat berdampak langsung terhadap masyarakat. Warga yang seharusnya mendapatkan bantuan maupun pelayanan bisa terlewat akibat data yang tidak akurat.
Selain persoalan data, perubahan Perda juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, dunia usaha, lembaga sosial, perguruan tinggi dan masyarakat.
Afif menegaskan, penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial.
Program pemerintah harus dibarengi pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, akses permodalan, pelatihan keterampilan serta pemenuhan pelayanan dasar.
“Bantuan sosial tetap diperlukan untuk melindungi masyarakat yang sedang berada dalam keadaan sulit. Namun bantuan sosial bukanlah tujuan akhir. Bantuan adalah jembatan, kemandirian adalah tujuan,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan penanggulangan kemiskinan juga tidak cukup hanya dilihat dari jumlah bantuan yang disalurkan maupun besarnya anggaran yang digunakan.
“Keberhasilan harus diukur dari berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan tidak kembali lagi,” katanya.
