MEDAN I TERITOEIAL24.COM – Dinas Sosial Sumatera Utara mendorong percepatan digitalisasi data bantuan sosial (bansos) melalui sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dikelola Kementerian Sosial.
Dari 4.864.605 kepala keluarga (KK) yang tercatat dalam sistem di 33 kabupaten/kota se-Sumut, baru 466.102 KK atau 9,58 persen yang telah terdaftar.
Kepala Dinas Sosial Sumut Ady Putra Parlaungan mengatakan, percepatan digitalisasi diperlukan agar proses pendataan dan penyaluran bansos dapat berlangsung lebih cepat, transparan, serta tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Ady dalam temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobi Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (2/10/2026).
Ady mengimbau masyarakat segera mendaftarkan data Kartu Keluarga (KK) melalui sistem transformasi digital Perlinsos Kementerian Sosial.
Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui agen secara daring melalui portal resmi Kementerian Sosial.
“Bagi masyarakat yang berada di desil 5-10 bisa menjadi agen, bisa mendaftarkan saudara-saudaranya yang berada di desil 1-4. Namun, penentu keputusan siapa yang akan menerima bantuan tersebut tetap dari Kementerian Sosial,” ujar Ady.
Menurut Ady, Kota Medan dan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi wilayah percontohan atau pilot project pelaksanaan program digitalisasi tersebut di Sumatera Utara. Program itu nantinya akan diresmikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Data Terhubung dengan IKD
Ady menjelaskan, sistem Perlinsos Digital sangat bergantung pada Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota turut berperan dalam memastikan proses pencocokan data berjalan dengan baik.
Pencocokan tersebut mencakup verifikasi biometrik, termasuk verifikasi wajah saat masyarakat melakukan registrasi.
Di sisi lain, Dinas Sosial Provinsi Sumut turut memantau proses verifikasi dan penapisan data untuk memastikan informasi yang masuk sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
