“Instansi sosial di tingkat daerah ikut berperan memastikan validitas data riil di lapangan agar bansos seperti PKH dan BPNT tepat sasaran,” katanya.
Ady mengatakan, bantuan sosial melalui sistem tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4. Sementara masyarakat yang masuk desil 5 hingga 10 dapat berperan sebagai agen untuk membantu proses pendaftaran warga yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4.
Ratusan Ribu KK Masuk Desil 1-4
Berdasarkan data Dinas Sosial Sumut, masyarakat yang masuk desil 1 tercatat sebanyak 437.761 KK atau 1.697.184 individu. Kelompok ini dikategorikan sangat miskin dengan penghasilan kurang dari Rp800.000 per bulan.
Desil 2 tercatat sebanyak 476.977 KK atau 1.804.871 individu. Kelompok ini dikategorikan miskin dengan penghasilan Rp800.000 hingga Rp1,2 juta per bulan.
Selanjutnya, desil 3 mencapai 499.243 KK atau 1.765.523 individu. Kelompok tersebut dikategorikan rentan miskin dengan penghasilan Rp1,2 juta hingga Rp1,8 juta per bulan.
Sedangkan desil 4 mencapai 478.197 KK atau 1.585.297 individu. Kelompok ini masuk kategori menengah ke bawah dengan penghasilan Rp1,8 juta hingga Rp2,5 juta per bulan.
Ady menyebut masyarakat Sumut yang masuk dalam desil 1 hingga 4 banyak berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), termasuk kawasan Kepulauan Nias.
Dengan digitalisasi data Perlinsos, pemerintah daerah berharap proses pemutakhiran dan verifikasi data penerima bansos dapat dilakukan lebih terintegrasi sehingga bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat disalurkan sesuai sasaran.(Akbar)
