Advertorial

Matangkan Raperda Fasilitasi Pesantren, Pansus DPRD Kabupaten Blitar Fokus Perkuat Dukungan Pemerintah Daerah

99
×

Matangkan Raperda Fasilitasi Pesantren, Pansus DPRD Kabupaten Blitar Fokus Perkuat Dukungan Pemerintah Daerah

Sebarkan artikel ini

BLITAR I TERITORIAL24.COM – Komitmen DPRD Kabupaten Blitar dalam memperkuat peran pesantren terus diwujudkan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pesantren.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Blitar kini memasuki tahapan finalisasi dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait.

Rapat kerja finalisasi tersebut digelar pada Kamis (22/10/2026) di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Blitar. Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus, Idris Marbawi, S.Pd, yang juga merupakan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar.

Dalam kesempatan tersebut, Idris Marbawi menegaskan bahwa finalisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap materi dalam Raperda tersusun secara komprehensif, memiliki landasan hukum yang kuat, serta dapat diterapkan sesuai kebutuhan pesantren dan masyarakat.

Menurut Idris, regulasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi produk hukum daerah, tetapi juga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi dan dukungan terhadap keberadaan serta pengembangan pesantren di Kabupaten Blitar.

“Pembahasan ini menjadi bagian penting untuk menyempurnakan substansi Raperda. Kami ingin regulasi yang disusun benar-benar memiliki kejelasan, selaras dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat memberikan manfaat nyata bagi pesantren,” demikian penekanan dalam pembahasan yang dipimpin Idris.

Untuk memperkuat materi regulasi, Pansus turut menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Pendidikan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, Bagian Hukum Setda, serta Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

Keterlibatan lintas instansi tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kewenangan, memperjelas mekanisme koordinasi, sekaligus merumuskan bentuk fasilitasi pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Ada tiga aspek utama yang menjadi perhatian dalam penyempurnaan Raperda, yakni fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiganya merupakan peran strategis pesantren yang tidak hanya berkaitan dengan pendidikan keagamaan, tetapi juga berkontribusi terhadap kehidupan sosial dan pembangunan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *