Selain itu, pembahasan turut mencakup pola pembinaan, koordinasi antarlembaga, serta bentuk dukungan pemerintah daerah yang dapat diberikan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pembahasan tersebut, Pansus berupaya memastikan bahwa keberadaan Raperda nantinya mampu memberikan kepastian arah kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi pesantren, tanpa mengabaikan kemandirian dan karakteristik masing-masing lembaga.
Bagi Marbawi bersama Pansus DPRD Kabupaten Blitar, penyusunan regulasi ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan kebijakan daerah yang memperhatikan kebutuhan lembaga pendidikan keagamaan sekaligus mengakui kontribusi pesantren dalam membangun kehidupan masyarakat.
Dengan semakin matangnya pembahasan Raperda Fasilitasi Pesantren, diharapkan terbangun sinergi yang lebih terarah antara DPRD, pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan lingkungan pesantren.
Regulasi ini nantinya diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat kualitas pendidikan pesantren, mendukung kegiatan dakwah, serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan di Kabupaten Blitar.
Langkah finalisasi yang dipimpin Idris Marbawi tersebut sekaligus menandai keseriusan Pansus DPRD Kabupaten Blitar dalam mengawal penyusunan regulasi agar tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan dapat memberikan manfaat konkret bagi pesantren dan masyarakat luas.(adv/didik)
