TEBING TINGGI | TERITORIAL24.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik” untuk mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan sekaligus memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas satuan pendidikan.
Program tersebut diluncurkan di Aula Lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi, Jalan Dr. Sutomo No. 14, Rabu (11/11/2026), dengan melibatkan kepala sekolah TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Tebing Tinggi.
Kegiatan ini difokuskan pada pemberian edukasi dan pemahaman hukum, khususnya terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), pelaksanaan program revitalisasi sekolah, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan. Diperlukan dukungan dan kolaborasi seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Menurutnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar. Selain memastikan proses pembelajaran berjalan baik dan meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, aset sekolah, serta sumber pembiayaan pendidikan.
Termasuk pengelolaan Dana BOSP, pelaksanaan kegiatan sekolah, hingga administrasi pertanggungjawaban keuangan yang harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Wali Kota pun menekankan pentingnya membangun budaya antikorupsi di lingkungan satuan pendidikan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat pengawasan internal dan profesionalisme kerja.
Ia berharap program Jaksa Sahabat Pendidik tidak hanya menjadi kegiatan sosialisasi, tetapi berkembang menjadi wadah komunikasi dan konsultasi hukum yang berkelanjutan antara kejaksaan dan satuan pendidikan.
“Kami juga berharap kejaksaan dapat melaksanakan hubungan kelembagaan yang harmonis dan produktif, di mana kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya, sementara para pendidik dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab,” harap Wali Kota.
