Selain itu, kegiatan ini diarahkan untuk membantu satuan pendidikan memetakan potensi risiko dan memahami konsekuensi hukum dari setiap pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran.
Menurut Deni, kolaborasi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan satuan pendidikan diperlukan untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, kondusif, serta bebas dari penyimpangan.
“Besar harapan kami, melalui kegiatan ini dapat terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan integritas, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas tata kelola pendidikan di Kota Tebing Tinggi,” katanya.
Sebagai informasi, program Jaksa Sahabat Pendidik merupakan inisiatif berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, serta 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang diluncurkan pada 6–7 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, Kasi Intel Kejari Sai Sintong Purba, Kasubsi Intelijen Kejari Tioneni br Sigiro, Inspektur Muhammad Fachri, para asisten, kepala bagian di lingkungan Setdako, pejabat eselon III Disdikbud, pengawas, serta kepala sekolah TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Tebing Tinggi.***
