Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebing Tinggi, Anthoni Nainggolan, selaku narasumber mengingatkan bahwa perilaku koruptif tidak selalu berbentuk pengambilan atau penyalahgunaan uang negara.
Kebiasaan yang mengabaikan integritas dalam menjalankan tugas juga harus menjadi perhatian.
Ia mencontohkan kebiasaan datang terlambat dan menitipkan absensi sebagai perilaku koruptif yang tidak boleh dianggap sepele.
“Yang terjadi sekarang korupsi karena keserakahan, kurang-kurang terus. Dilakukan digitalisasi, ini salah satu ikhtiar memberantas korupsi, semisal sekarang SPMB digital untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Tapi banyak dari kita melakukan perilaku koruptif. Mungkin tidak mengambil uang, tapi perilaku koruptif ada pada kita, misalnya datang terlambat atau titip absen,” ungkap Anthoni.
Kajari menegaskan, integritas harus dimulai dari niat yang baik, disertai komitmen untuk menjalankan tugas sesuai aturan dan menghindari konflik kepentingan.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Peran guru bukan sekadar mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga membentuk karakter dan adab peserta didik.
“Bahwa jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah, laksanakan dengan baik. Fungsi guru tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga bagaimana murid menjadi beradab. Bapak dan Ibu juga menjadi ujung tombak bagi generasi yang baru, membuat Tebing Tinggi lebih hebat karena tidak ada profesi lain yang diakui untuk mengajar selain guru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Tebing Tinggi, Muhammad Deni Saragih, dalam laporannya menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman hukum bagi kepala sekolah dan pengelola satuan pendidikan.
Materi edukasi mencakup pengelolaan Dana BOSP, pelaksanaan program revitalisasi sekolah, peningkatan integritas, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
