Jika simbol efisiensi justru berpotensi menghambat kinerja pelayanan publik, maka esensinya patut dipertanyakan.
Bersepeda atau menumpang becak bukanlah masalah—bahkan bisa menjadi pesan moral yang kuat jika dilakukan secara proporsional. Misalnya dalam momen tertentu sebagai kampanye gaya hidup sehat atau bentuk kepedulian sosial.
Namun jika dilakukan terus-menerus dengan eksposur berlebihan, publik wajar menilainya sebagai bagian dari strategi pencitraan.
Lebih dari itu, masyarakat menunggu realisasi janji politik. Mereka tidak menuntut kesempurnaan. Bahkan jika sebagian—katakanlah 40 persen—dari janji tersebut terealisasi dengan baik, itu sudah menjadi bukti kesungguhan.
Kota Blitar tidak membutuhkan pemimpin yang berlomba menjadi viral. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bekerja dengan fokus, membangun sistem yang kuat, dan menghadirkan solusi konkret atas persoalan yang ada.
Ketidakharmonisan yang tersirat di antara dua pucuk pimpinan ini juga menjadi catatan penting. Publik tentu berharap keduanya mampu kembali berjalan seiring, meninggalkan ego dan panggung masing-masing, demi satu tujuan: pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang bagaimana terlihat sederhana di depan kamera, tetapi tentang bagaimana mampu menyelesaikan persoalan nyata di belakang layar.
Sudah saatnya energi difokuskan bukan untuk saling mengungguli dalam pencitraan, melainkan untuk berkolaborasi membangun Kota Blitar yang bermartabat, berdaulat, dan benar-benar hadir bagi warganya.
