Opini

Antara Simbol dan Substansi, Ujian Kepemimpinan di Kota Blitar

100
×

Antara Simbol dan Substansi, Ujian Kepemimpinan di Kota Blitar

Sebarkan artikel ini

Oleh: Prawoto Ketua SMSI Blitar Raya

TERITORIAL24.COM, BLITAR –

Akhir-akhir ini publik Kota Blitar disuguhi tontonan yang terasa ganjil—sebuah “drama kepemimpinan” yang dipertontonkan di ruang terbuka. Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, memilih bersepeda ke kantor dengan narasi efisiensi.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba tampil dengan gaya berbeda: menumpang becak listrik, dengan dalih memberdayakan abang becak penerima bantuan pemerintah pusat.

Sekilas, langkah ini tampak sederhana, bahkan simpatik. Namun di tengah riuhnya sorotan media dan jagat maya, publik mulai bertanya: ini murni efisiensi atau sekadar panggung pencitraan?

Masyarakat hari ini bukan lagi penonton pasif. Mereka cerdas membaca simbol, peka menangkap arah, dan kritis menilai substansi. Gestur-gestur sederhana yang dikemas dramatis tidak lagi cukup untuk membangun kepercayaan. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata—yang sunyi, tetapi terasa dampaknya.

Sementara itu, persoalan mendasar di Kota Blitar justru masih menunggu sentuhan serius. Nasib tenaga outsourcing belum menemukan kepastian, peluang kerja semakin menyempit, kualitas pelayanan kesehatan masih menjadi keluhan, hingga tata kelola rumah sakit yang belum sepenuhnya ideal.

Di sektor pendidikan, potensi pungutan liar tetap menjadi bayang-bayang, sementara infrastruktur seperti proyek jembatan di Jalan Gotong Royong terbengkalai tanpa kejelasan arah penyelesaian.

Dalam konteks ini, publik tentu berharap lebih dari sekadar simbol. Kepemimpinan seharusnya menghadirkan arah yang jelas, ketegasan dalam mengambil keputusan, serta konsistensi dalam pelayanan.

Efisiensi memang penting, tetapi tidak boleh direduksi menjadi sekadar aksi personal yang mudah divisualisasikan. Efisiensi yang sejati adalah keberanian menata ulang belanja daerah, memangkas pengeluaran yang tidak produktif, dan mengalihkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

Di sisi lain, perlu dipahami bahwa fasilitas negara yang melekat pada jabatan kepala daerah bukan tanpa alasan. Sarana tersebut disediakan untuk menunjang mobilitas dan efektivitas kerja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *