TERITORIAL24.COM, Medan – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di PT Industri Nabati Lestari (PT INL), yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat BADKO HMI Sumut jumat,(12/6/2026) Jalan Adinegoro No.15 Medan, Jumat (12/6/2026), organisasi tersebut mengungkap dugaan nepotisme dalam proses rekrutmen pegawai, hambatan sejumlah proyek investasi dan pengadaan, serta persoalan kelangkaan minyak goreng rakyat “Minyak Kita” di pasaran.
Bendahara Umum BADKO HMI Sumut, Fikri Ihsan Hasri Rangkuti, mengatakan berbagai persoalan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan.
“Ketika dugaan nepotisme muncul, proyek strategis mengalami hambatan, dan masyarakat kesulitan mendapatkan Minyak Kita dengan harga yang wajar, maka publik berhak mempertanyakan tata kelola perusahaan tersebut,” ujar Fikri.
Menurutnya, dugaan praktik nepotisme yang sebelumnya telah disomasi secara terbuka kepada manajemen PT INL harus diusut secara transparan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Selain itu, BADKO HMI Sumut juga menyoroti sejumlah pekerjaan investasi, renovasi, dan pengadaan yang disebut mengalami hambatan akibat persoalan pembayaran, termasuk penggunaan anggaran jasa konsultasi penyusunan SOP, Instruksi Kerja (IK), dan Flow Chart senilai Rp600 juta yang dinilai perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Di tengah persoalan internal tersebut, masyarakat justru menghadapi kenyataan semakin sulitnya memperoleh minyak goreng rakyat “Minyak Kita” dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
“Rakyat tidak peduli dengan persoalan internal perusahaan. Yang mereka rasakan adalah minyak goreng semakin mahal dan semakin sulit didapat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari buruknya tata kelola perusahaan,” katanya.
Atas dasar itu, BADKO HMI Sumut mendesak Direksi PT INL memberikan klarifikasi terbuka kepada publik, Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen, serta meminta PTPN Holding dan PalmCo melakukan audit khusus terhadap tata kelola perusahaan.
