“Setelah pelatihan selesai, berapa yang mendapatkan pekerjaan, berapa yang membuka usaha, dan berapa yang penghasilannya meningkat. Kalau acaranya selesai tetapi masalah masyarakat tetap sama, berarti yang selesai hanya kegiatannya, bukan masalahnya,” katanya.
Nah, ini bagian yang menarik.
Karena kalau ukuran keberhasilan hanya jumlah kegiatan, pemerintah memang gampang terlihat sibuk. Tinggal hitung berapa pelatihan, berapa peserta, berapa paket bantuan, lalu selesai.
Tapi kalau yang dihitung adalah berapa keluarga yang benar-benar keluar dari kemiskinan, ceritanya tentu jauh lebih rumit.
Data Kemiskinan: Jangan Sampai Warga Berbeda dengan Layar Komputer
Masalah berikutnya adalah data.
Afif menyatakan perubahan perda juga harus memperkuat akurasi data kemiskinan. Data perlu dimutakhirkan secara berkala, transparan dan terintegrasi agar warga yang memang berhak tidak kehilangan perlindungan sosial hanya karena data pemerintah belum mengikuti perubahan kondisi di lapangan.
“Kalau kenyataannya di rumah berbeda dengan data di layar, periksa kembali datanya dan jangan abaikan kenyataan,” ujarnya.
Kalimat tersebut bisa dibilang sebagai pengingat sederhana: warga bukan sekadar nama yang tercetak di database.
Karena kondisi ekonomi orang bisa berubah cepat. Hari ini masih bekerja, besok bisa kehilangan pekerjaan. Hari ini usaha berjalan, bulan depan bisa gulung tikar.
Afif juga menyatakan setuju dengan penyesuaian nomenklatur dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), mengikuti kebijakan nasional terbaru.
Masukan fraksi-fraksi terkait pembaruan data juga disebut akan menjadi bahan penyempurnaan Ranperda.
UMKM, CSR, BUMD, Baznas, Semua Dipanggil Masuk
Dalam jawaban terhadap pandangan Fraksi Golkar, pengusul mendukung penguatan pemberdayaan UMKM di 21 kecamatan.
Dana CSR, BUMD dan Baznas juga diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan perlindungan, seperti lansia, perempuan kepala keluarga dan penyandang disabilitas.
