Anak putus sekolah juga masuk dalam perhatian.
Sementara itu, menanggapi Fraksi PAN Perindo, pengusul mendukung penguatan mekanisme verifikasi dan validasi data sampai tingkat kelurahan dan kepala lingkungan.
“Data adalah alat untuk membantu pemerintah menemukan masyarakat yang membutuhkan dan data bukan tembok yang memisahkan masyarakat dari haknya,” kata Afif.
Fraksi PSI juga mendapat respons. Pengusul mendukung pemutakhiran data berbasis nama dan alamat atau by name by address, pengawasan digital, serta kanal pengaduan publik.
Tujuannya, antara lain, mencegah pungutan liar dan intimidasi dalam penyaluran bansos.
Bansos Itu Jembatan, Bukan Rumah Permanen
Pada akhirnya, gagasan yang disampaikan Afif sebenarnya bermuara pada satu hal: bansos jangan menjadi tujuan akhir.
Bantuan dibutuhkan ketika masyarakat sedang rentan. Tetapi setelah itu harus ada jalan keluar.
Jalan keluarnya bisa berupa pekerjaan, usaha, pelatihan yang benar-benar menghasilkan pekerjaan, akses permodalan, perlindungan sosial, pendidikan, hingga layanan pemerintah yang terintegrasi.
Karena kalau warga terus berada dalam daftar penerima bantuan dari tahun ke tahun, pemerintah mungkin memang sukses menyalurkan bantuan.
Tapi belum tentu sukses mengurangi kemiskinan.
Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015 kini diharapkan dapat memperkuat sistem penanggulangan kemiskinan di Kota Medan agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kemandirian masyarakat.
Dan barangkali, ukuran sederhananya memang seperti yang disampaikan Afif: jangan cuma menghitung berapa bantuan yang keluar. Hitung juga berapa banyak warga yang akhirnya bisa keluar dari kebutuhan bantuan.
Kalau yang berubah hanya daftar penerima dan spanduk programnya, ya jangan-jangan kemiskinannya masih betah tinggal di tempat yang sama.(Akbar)
