Ia menegaskan bahwa penghentian operasional ini bukan sanksi permanen. Pengelola dapur masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembenahan sesuai rekomendasi hasil evaluasi.
Dapur yang dibekukan dapat kembali beroperasi setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan BGN, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana, perbaikan manajemen operasional, hingga jaminan mutu dan keamanan pangan.
BGN juga menegaskan bahwa pengawasan lapangan akan terus dilakukan secara berkala dan intensif.
Jumlah dapur yang dibekukan masih dapat berubah sewaktu-waktu, bergantung pada hasil pemeriksaan dan tingkat kepatuhan masing-masing pengelola.
Langkah tegas ini dinilai menjadi ujian penting bagi keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis.
Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan distribusi pangan.
Di sisi lain, kualitas makanan yang diterima anak-anak harus tetap terjamin agar tujuan utama program, yakni meningkatkan gizi generasi muda Indonesia, dapat tercapai secara optimal.(didik)
