BLITAR I TERITORIAL24.COM – Polemik pencairan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar kembali memanas. Wakil Wali Kota Blitar sekaligus Plt Ketua KONI, Elim Tyu Samba, mendesak Pemerintah Kota Blitar segera merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan untuk KONI.
Desakan tersebut disampaikan Elim saat mengikuti aksi di depan Kantor DPRD dan Kantor Wali Kota Blitar, Senin (7/9/2026).
Ia menilai keterlambatan pencairan anggaran mulai berdampak pada aktivitas organisasi, termasuk koordinasi dengan sejumlah cabang olahraga (cabor) di Kota Blitar.
Elim menyebut, sejak ditunjuk sebagai Plt Ketua KONI, pihaknya telah beberapa kali melayangkan surat kepada Pemkot Blitar. Namun, hingga aksi berlangsung, surat tersebut disebut belum mendapatkan respons sesuai yang diharapkan.
Persoalan kemudian tidak hanya berhenti pada pencairan anggaran. Posisi Elim sebagai Wakil Wali Kota Blitar sekaligus Plt Ketua KONI mulai dipertanyakan, terutama terkait kapasitasnya ketika mendesak Pemkot Blitar mencairkan dana hibah untuk organisasi yang dipimpinnya.
Elim menegaskan, penunjukannya sebagai Plt Ketua KONI bukan keputusan sepihak. Menurutnya, proses tersebut telah melalui mekanisme organisasi dan mendapatkan penetapan dari KONI Jawa Timur. Bahkan, Musyawarah Kota (Muskot) KONI Kota Blitar juga telah dilaksanakan.
Menurut Elim, anggaran KONI bukan semata untuk kepentingan pengurus. Dana tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan program pembinaan atlet dan kegiatan puluhan cabor di Kota Blitar.
Namun, Pemkot Blitar memiliki pandangan berbeda. Pj Sekda Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, menegaskan pencairan dana hibah tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan desakan.
Pemerintah daerah tetap harus memastikan seluruh persyaratan administrasi, legalitas kepengurusan, serta prosedur hibah telah terpenuhi.
Perbedaan sikap tersebut membuat polemik KONI semakin tajam. KONI menuntut kepastian anggaran, sementara Pemkot menekankan kepatuhan terhadap aturan.
Kini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada kapan anggaran KONI dicairkan, tetapi juga pada posisi Elim Tyu Samba: ketika berdiri sebagai Wakil Wali Kota, ia bagian dari pemerintah; ketika menjalankan tugas sebagai Plt Ketua KONI, ia justru menjadi pihak yang menuntut pemerintah mencairkan anggaran.
