BLITAR I TERITORIAL24.COM – Polemik anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar kembali mencuat.
Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KONI Kota Blitar, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar segera merealisasikan anggaran KONI yang telah ditetapkan.
Desakan tersebut disampaikan Elim saat mengikuti aksi di depan Kantor DPRD Kota Blitar dan Kantor Wali Kota Blitar, Senin (7/9/2026).
Elim mengatakan, belum tersedianya anggaran membuat KONI kesulitan menjalankan roda organisasi dan berbagai program pembinaan olahraga.
Kondisi tersebut juga berdampak pada koordinasi dengan sejumlah cabang olahraga (cabor) yang berada di bawah naungan KONI Kota Blitar.
“Dananya gak ada dan kantornya juga ditutup,” kata Elim.
Menurut Elim, sejak dirinya ditetapkan sebagai Plt Ketua KONI Kota Blitar, pihaknya telah tiga kali mengirimkan surat kepada Pemkot Blitar. Namun, hingga kini surat tersebut belum mendapat respons seperti yang diharapkan.
Ia menegaskan, penunjukan dirinya sebagai Plt Ketua KONI bukan keputusan sepihak.
Penetapan tersebut telah melalui mekanisme organisasi dan ditetapkan oleh KONI Jawa Timur. Selain itu, Musyawarah Kota (Muskot) KONI Kota Blitar juga telah dilaksanakan.
“Sudah tiga kali saya kirim surat, tetapi belum ada respons. Saya juga sudah ditetapkan oleh KONI Jawa Timur. Muskot juga sudah dilakukan,” tegasnya.
Elim menilai kepastian anggaran sangat penting agar KONI dapat menjalankan program secara normal.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kepentingan pengurus, tetapi juga keberlangsungan pembinaan atlet dan program cabor di Kota Blitar.
“Kalau anggaran tidak ada, bagaimana KONI bisa melaksanakan kegiatan rutin? Cabor-cabor juga membutuhkan kepastian untuk menjalankan programnya,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kota Blitar, Drs. Tri Iman Prasetyono, M.Si., membantah Pemkot Blitar sengaja menghambat atau tidak ingin merealisasikan anggaran KONI.
Tri Iman menjelaskan, pencairan anggaran KONI berkaitan dengan mekanisme pemberian hibah yang bersumber dari APBD.
