Sebagai bentuk transparansi dan pengawasan pelayanan, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui sejumlah saluran resmi, di antaranya Whistleblowing System di www.wise.kemenkeu.go.id, Kring Pajak 1500200, email pengaduan@pajak.go.id, website pengaduan.pajak.go.id, serta email kode.etik@pajak.go.id. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui surat atau datang langsung ke kantor pajak terdekat.
Sosialisasikan PMK-71 Tahun 2026
Selain memperkuat hubungan dengan media, kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 beserta aturan pelaksanaannya, yakni KEP-239/PJ.01/2026, tentang Fasilitas Penghapusan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak.
Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak melalui fasilitas penghapusan sanksi administratif. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, mendorong perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas serta efisiensi administrasi perpajakan, dan memperkuat kepatuhan wajib pajak.
Melalui kegiatan Media Gathering ini, Kanwil DJP Sumut I berharap sinergi dengan media massa dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara sebagai fondasi pembiayaan pembangunan dan kemandirian bangsa.(Anggi)
