TERITORIAL24.COM, BLITAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024.
Rapat tersebut berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (4/3/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, didampingi Wakil Ketua II Hj. Ratna Dewi N.S., S.S., S.H., M.Kn, dan Wakil Ketua III Susi Narulita KD, S.IP., M.AP.
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, M.M., jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kabupaten Blitar.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, mengungkapkan bahwa Bupati Blitar telah mengirimkan LKPJ Tahun 2024 pada 30 Januari 2025 dan telah disampaikan dalam Rapat Paripurna pada 4 Februari 2025. Selanjutnya, Fraksi-fraksi DPRD memberikan pandangan umum mereka pada 5 Februari 2025. Pembahasan LKPJ dilanjutkan dalam Rapat Paripurna melalui Pembicaraan Tingkat II yang mencakup penyampaian laporan Pansus, pendapat akhir fraksi, serta persetujuan anggota DPRD secara lisan, sebelum ditutup dengan pendapat akhir dari Bupati.
“DPRD Kabupaten Blitar melalui Pansus LKPJ telah mencermati dan membahas isi laporan tersebut, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi DPRD. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan bertanggung jawab,” ujar M. Rifa’i.
Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, M.M., dalam kesempatan tersebut mengapresiasi masukan konstruktif dari DPRD Kabupaten Blitar melalui Pansus LKPJ.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran ke depan.
“Kami sepakat bahwa pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur dan konektivitas, digitalisasi layanan pemerintahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi prioritas kita bersama,” ungkap Rijanto.
