TERITORIAL24.COM, JAKARTA-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari, menyatakan dukungannya terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang berfokus pada percepatan pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung swasembada pangan.
Menurut Abdul Kharis, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Ia menekankan bahwa pengelolaan irigasi yang optimal adalah kunci keberhasilan sektor pertanian.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor krusial dalam implementasi Inpres tersebut.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur irigasi guna menunjang sektor pertanian.”
“Namun, implementasi di lapangan harus diawasi dengan ketat agar anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi petani,” ujar Abdul Kharis dalam keterangannya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program ini.
Pembangunan dan rehabilitasi irigasi harus dilakukan secara merata, terutama di daerah dengan potensi pertanian tinggi.
Fokus Pembangunan Irigasi di 14 Provinsi Prioritas
Berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 2025, percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi akan difokuskan di 14 provinsi prioritas, termasuk:
Pulau Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung
Pulau Kalimantan dan Sulawesi: Beberapa wilayah yang memiliki potensi pertanian strategis
Pendanaan program ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dukungan untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan
Dengan adanya percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, Abdul Kharis berharap langkah ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung target pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
