TERITORIAL24.COM, MEDAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan ikut angkat suara dalam rapat paripurna pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025, Senin (29/9/2025).
Lewat juru bicaranya, Hj. Sri Rezeki, PKS menegaskan: urusan duit daerah ini jangan sampai main-main, apalagi bikin program molor.
“Pokok-pokok pikiran DPRD harus direalisasikan supaya manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Sri Rezeki.
PKS melihat pendapatan daerah pada semester pertama tahun ini masih seret. Padahal kalau target pendapatan meleset, program yang sudah disusun bisa banyak yang gagal jalan.
Karena itu, mereka minta Pemko Medan fokus pada hal-hal yang paling dibutuhkan warga: lampu jalan yang sering mati, drainase yang bikin banjir, jalan lingkungan yang bolong, bantuan sosial, sampai penguatan UMKM.
Lebih detail, PKS menyoroti turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,79 persen. Menurut mereka, ini bukan sekadar angka merah di laporan keuangan, tapi juga bukti ada yang salah dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
Solusinya, kata PKS, Pemko harus berani bikin inovasi berbasis digital, memperluas basis pajak, dan menutup kebocoran penerimaan.
PKS juga mengingatkan agar realokasi anggaran dibagi adil antarwilayah, dan jangan lupa kebutuhan masyarakat kecil. Layanan dasar macam kesehatan, pendidikan, dan banjir jadi catatan utama.
Mereka bahkan mengusulkan adanya dashboard anggaran yang bisa dipantau publik, biar transparansi tak cuma jadi jargon.
Tak ketinggalan, PKS juga menyolek isu lingkungan: banjir, sampah, dan ruang terbuka hijau yang dinilai belum terurus serius. Mereka minta setiap tambahan atau pengurangan anggaran di OPD jangan cuma mikir beton dan aspal, tapi juga dampak lingkungan.
Meski penuh catatan, Fraksi PKS tetap menyatakan setuju Ranperda P-APBD 2025 disahkan. Harapannya jelas: uang rakyat jangan jadi laporan tebal belaka, tapi terasa langsung di jalan yang mulus, drainase yang lancar, dan kota yang makin layak ditinggali.(Anggi)
