TERITORIAL24.COM, MEDAN — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyampaikan tujuh catatan kritis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Selasa, 10 Juni 2025.
Juru Bicara Fraksi PKS, Zulham Efendi, menyoroti sejumlah indikator keuangan yang dinilai bermasalah, mulai dari lonjakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA), peningkatan tajam belanja tak terduga, hingga merosotnya pendapatan dari berbagai sektor.
“SiLPA tahun 2024 tercatat Rp105,25 miliar, melonjak dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp68,68 miliar. Kami mempertanyakan penyebab dan proyeksi ke depan atas kenaikan ini,” kata Zulham.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga menyoroti belanja tak terduga yang meningkat drastis. Pada 2024, belanja ini mencapai Rp5,32 miliar, naik hampir 45 kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp116 juta. “Kami ingin tahu digunakan untuk apa saja dana sebesar ini,” ujarnya.
Di sektor pendapatan, PKS mempertanyakan anomali capaian pajak restoran. Meski melampaui target 2024 sebesar Rp107 miliar dengan realisasi Rp111,84 miliar, jumlah itu masih jauh di bawah capaian 2023 yang mencapai Rp357,47 miliar.
Zulham meminta penjelasan soal jumlah wajib pajak dan faktor yang menyebabkan penurunan.
Sorotan juga tertuju pada pendapatan retribusi pelayanan kebersihan yang hanya mencapai Rp25,16 miliar, jauh dari target Rp48,92 miliar.
Fraksi PKS menduga kebocoran pendapatan akibat dugaan penyimpangan dana kebersihan oleh oknum pejabat kecamatan.
Sektor parkir juga menjadi perhatian.
Pendapatan parkir tepi jalan umum hanya Rp19,11 miliar atau 19,11 persen dari target, turun dari Rp24,88 miliar pada 2023.
Zulham mempertanyakan efektivitas sistem e-parking dan evaluasi terhadap program parkir berlangganan.
Di sisi lain, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengalami penurunan signifikan dari Rp79,74 miliar pada 2023 menjadi hanya Rp27,21 miliar pada 2024.
