PKS meminta penjelasan strategi Pemko untuk meningkatkan performa BLUD di masa mendatang.
Terakhir, Fraksi PKS menyoroti penurunan realisasi belanja infrastruktur. Dari anggaran Rp506,96 miliar untuk belanja jalan, jembatan, irigasi, dan instalasi, hanya terealisasi Rp423,16 miliar atau 83,47 persen. Sementara pada 2023, realisasi mencapai Rp683,51 miliar.
Fraksi PKS juga mempertanyakan kontribusi Perusahaan Umum Daerah (PUD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih minim.
“Bahkan beberapa PUD justru menjadi beban bagi keuangan daerah,” kata Zulham.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari agenda pembahasan pertanggungjawaban APBD 2024 sebelum DPRD mengambil keputusan terhadap laporan akhir Wali Kota Medan.(Anggi)
