TERITORIAL24.COM, Asahan- Pemkab Asahan mempercepat pembangunan Geoportal Simpul Jaringan Informasi Geospasial (SJIG) sebagai satu pintu data spesial dan akurat, terintegrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam seluruh proses perencanaan pembangunan daerah.
Upaya percepatan pembangunan pintu data itu, selain melibatkan 17 OPD teknis dan 1 Bagian sebagai penyedia data sektoral, juga menggandeng Fakultas Geografi Universitas Gajag Mada (UGM) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) RI sebagai mitra teknis nasional.
“ Lewat bagian ini, Pemkab Asahan menargetkan penyelarasan standar, percepatan penyediaan data, serta penyamaan persepsi lintas perangkat daerah agar seluruh yang ada OPD dapat bekerja dalam koridor yang sama menuju penyelesaian Geoportal tahun 2025,” ujar Kadis Kominfo Asahan Jutawan Sinaga, S.STP MAP dalam acara yang digelar di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan itu, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, pembangunan Geoportal SJIG bukan sekadar digitalisasi peta, tetapi upaya menjamin bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah didukung oleh data spasial yang presisi dan aman.
Karena geospasial saat ini sudah menjadi instrumen wajib dalam perencanaan modern, mulai dari tata ruang, infrastruktur, kesehatan, lingkungan, hingga pelayanan publik.
Dengan keterlibatan BIG RI dan perangkat daerah diharapkan memahami standar nasional, teknik pengambilan koordinat, dan tata kelola metadata sehingga setiap dataset benar-benar siap integrasi.
Sementara, Bupati Asahan yang diwakili Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. H. Supriyanto MPd dalam sambuatannya mengingatkan, penyediaan data bukan hanya tugas administratif, tetapi pekerjaan teknis yang menentukan akurasi dan kualitas Geoportal SJIG.
Sehingga sangat dibutuhkan atau penting dilakukan verifikasi lapangan, konsistensi pemutakhiran data, serta kepatuhan terhadap format standar BIG.
Karena target penyelesaian Geoportal Asahan pada 2025 harus dipercepat. Sehingga diharapkan seluruh OPD dapat bekerja lebih cepat untuk memperkuat koordinasi dan tidak menunda pemenuhan data sektoral dalam rangka mendorong proses integrasi berjalan optimal.
