3. Data Jumlah Siswa yang ‘Bisa Melar dan Mengkerut’
Ketidakakuratan data dasar juga menjadi catatan merah. Ada selisih mencolok antara jumlah siswa di profil sekolah (408 orang) dengan data dasar penghitungan dana kuota BOS (415 siswa pada 2024 dan 405 siswa pada 2025).
Selisih angka ini diduga bukan sekadar salah ketik, melainkan diduga ada pembiaran data demi memanipulasi besaran pagu anggaran yang dikucurkan negara.
Masyarakat Menunggu ‘Taji’ Kacabdis Wilayah Tebing Tinggi
Rentetan data “oleng” ratusan juta ini jelas menjadi tamparan keras bagi jargon transparansi pendidikan.
Klaim “aman” dari Inspektorat yang didengungkan Kepala Sekolah kini justru memicu tanda tanya baru di tengah masyarakat: Apakah pemeriksaan yang dilakukan sudah menyentuh substansi selisih angka ini, atau sengaja “dilunakkan” demi formalitas di atas kertas?
Kini, bola panas menggelinding ke meja Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdis) Wilayah Tebing Tinggi.
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)-nya, Kacabdis memegang mandat penuh sebagai pengawas, pembina, sekaligus benteng pertama pencegahan korupsi di lingkungan satuan pendidikan wilayah kerjanya.
Masyarakat dan pegiat transparansi mendesak agar Kacabdis tidak sekadar menjadi “stempel penerima laporan” yang duduk manis di balik meja.
Kacabdis dituntut segera turun tangan, memanggil Kepala Sekolah, dan melakukan audit independen secara menyeluruh terhadap dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SMAN 1 Tebing Tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, Tim Investigasi Media masih terus berupaya menembus barikade alibi pihak sekolah guna mendesak dibukanya dokumen pertanggungjawaban secara blak-blakan ke publik. Jika memang bersih, mengapa harus risih?.***(Tim Investigasi Media/LSM)
