Menurut Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Sumut (FITRA) Sumut, Yenni Rambe mengatakan bahwa proyek tambal sulam jalan ini kerap kali diberikan pada rekanan yang tidak kompeten.
“Asal selesai cepat, soal kualitas nomor dua. Tidak ada pengawasan ketat. Kadang bahkan spesifikasi aspal tidak sesuai standar,” ujarnya, Sabtu (5/7/2025).
Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan beberapa tahun terakhir juga sempat menyoroti buruknya kualitas infrastruktur jalan nasional di beberapa wilayah Sumatera, termasuk Serdang Bedagai.
“Adanya dugaan telah dilakukannya pengurangan volume bahan sebagai penyebab kerusakan tersebut,” sebut Yeni.
Ia menambahkan bahwa jalan nasional semestinya dikelola dengan sistem manajemen jalan berbasis performa.
“Kita tidak bisa lagi hanya berpikir jangka pendek. Harus ada skema pemeliharaan jalan jangka panjang, dengan insentif dan sanksi yang jelas bagi kontraktor,” katanya.
Ironi terbesar dari semua ini adalah fakta bahwa jalan yang seharusnya menjadi simbol konektivitas dan kemajuan, kini justru menjadi medan maut. Jalan yang dibiayai rakyat, tidak semestinya membunuh rakyat.(Akbar)
