Penyaluran juga dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, gerai pangan binaan pemerintah daerah, BUMN yang bergerak di bidang pangan, Koperasi/gerai Instansi pemerintah lainnya, Rumah Pangan Kita (RPK) serta swalayan/toko ritel modern.
“Dengan memaksimalkan penyaluran beras SPHP itu, membuat target 600 ton per hari, sudah terealisasi untuk mempercepat sampai ke masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, saat ini Indonesia telah menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Yakni sistem basis data tunggal yang dikelola oleh BPS, yang berisi informasi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia, termasuk data nama dan alamat. Juga sebagai acuan utama program pemerintah, seperti penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat.
“DTSEN bertujuan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi angka yang ada di BPS tentang jumlah penduduk dan jumlah keluarga, dengan yang ada di Dukcapil itu sama.
Termasuk ini juga mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial (STKS) dari Kementerian Soaial. Sehingga semuanya akan mengacu pada data BPS, sebagai basis data tunggal,” sebut Amalia.
Kemudian untuk berikutnya, Amalia menyebutkan bahwa BPS juga akan melakukan pengumpulan data terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Data ini penting untuk memantau perkembangan dan potensi kawasan-kawasan tersebut, serta sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi yang efektif.
“Kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk melakukan pembaharuan DTSEN dari bawah (kabupaten/kota). Dan aplikasi untuk pemutakhirannya akan disiapkan dari pusat. Untuk teknisnya silakan daerah masing-masing berkolaborasi dengan BPS di kabupaten/kota,” jelas Amalia.
Karena itu, pihaknya mengapresiasi dukungan dari Pemprov Sumut yang akan membantu proses pengumpulan data tersebut, bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota. Sebab hasilnya juga akan sangat bermanfaat bagi daerah itu sendiri.
