Kuasa hukum ketiga guru tetsebut menilai hal ini sebagai bentuk penegakan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah, di mana pihak yang tidak bersalah diproses, sementara aktor yang diduga menguasai dana BOS tidak tersentuh.
Para guru, kata Bambang lagi, mengaku ditekan untuk menyerahkan dana yang dicairkan serta diperintahkan membuat laporan pertanggungjawaban.
“Tidak ada tindakan sukarela atau niat jahat (mens rea) sama sekali di dalam diri tiga guru tersebut. Karena itu, kami menegaskan, proses hukum yang berjalan saat ini diduga keras salah sasaran,” pungkas Bambang.
Untuk itu, Bambang memohon dan mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Dr Harli Siregar SH MHum untuk membatalkan penetapan tersangka terhadap tiga guru yang tidak mengelola dana BOS, mengeluarkan ketiganya dari Rutan, dan menindak tegas oknum yayasan berinisial M dan pihak terkait yang diduga menguasai dan memanfaatkan dana BOS secara melawan hukum.
Selain itu, para guru juga telah mengirimkan permohonan keadilan kepada Presiden Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi III DPR RI sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang mereka alami.
“Kami mengingatkan, semangat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan kepastian hukum. Oleh karena itu penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara kaku, hanya sebatas menafsirkan isi pasal, tetapi harus menciptakan rasa keadilan berdasarkan hati nurani,” tutup Bambang diamini kedua koleganya, Hendra Julianta dan M Elvian. (red)
