3. Pemkab Tapteng diminta mengedepankan prinsip good governance, integritas, dan moralitas sebagai syarat utama dalam memilih pejabat publik.
KAMMI menegaskan bahwa penolakan ini tidak bersifat personal, melainkan bentuk sikap moral organisasi agar Tapanuli Tengah dipimpin oleh figur yang layak, bersih, dan tidak membawa trauma publik.
“Kami berdiri untuk kepentingan rakyat, bukan individu,” tegas Riki.(Arif)












