TERITORIAL24.COM, BLITAR — Hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) B1litar kembali menjadi perhatian publik. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, menyatakan bahwa komunikasi antara legislatif dan eksekutif saat ini berada dalam kondisi yang tidak harmonis, dan hal tersebut berdampak langsung pada terhambatnya berbagai program pembangunan.
Menurut Sugianto, permasalahan utama bukan hanya bersifat teknis, tetapi lebih pada lemahnya koordinasi serta minimnya kemauan politik dari kedua belah pihak. Ia menyoroti beberapa hal yang dianggap menjadi pemicu utama memburuknya hubungan tersebut.
“Salah satu persoalan yang paling mengganggu adalah seringnya rapat paripurna gagal digelar karena tidak mencapai kuorum. Padahal, forum tersebut penting untuk membahas anggaran, menyetujui program kerja, hingga menetapkan kebijakan strategis,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa stagnasi pembangunan juga terlihat dari banyaknya proyek infrastruktur dan layanan publik yang tidak kunjung direalisasikan, meskipun telah lama direncanakan. “Masyarakat sudah lama menanti realisasi proyek, namun yang terlihat baru sebatas rencana di atas kertas,” ujarnya.
Sugianto juga menilai bahwa pihak eksekutif terkesan lamban dalam menindaklanjuti proses pembangunan. Ia menyebut keterlambatan ini tidak hanya menyita waktu, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Proyek yang tidak selesai tepat waktu berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Situasi ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung,” tegasnya.
Ia memperingatkan bahwa jika ketegangan antara legislatif dan eksekutif tidak segera diselesaikan, dampaknya akan semakin meluas. Selain proyek fisik yang terbengkalai, program sosial, ekonomi, hingga layanan dasar pun berpotensi terganggu.
Sebagai solusi, Sugianto mendorong kedua belah pihak untuk kembali duduk bersama dan menjalin komunikasi yang konstruktif demi kepentingan masyarakat.
“Kita semua diberi amanah oleh rakyat untuk bekerja, bukan untuk saling menyalahkan atau menghambat. Jika hubungan ini terus dibiarkan memburuk, maka masyarakat Kabupaten Blitar yang akan menanggung akibatnya,” pungkasnya.(Didik)
