TERITORIAL24.COM,Serdang Bedagai – Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di seluruh Puskesmas di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) merasa diperlakukan seperti “anak tiri” karena tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja (Tukin) atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seperti yang diterima PNS lainnya, termasuk di Puskesmas di kabupaten/kota lainnya.
Hal yang lebih memprihatinkan, hanya kepala Puskesmas saja yang mendapatkan Tukin, sedangkan PNS lainnya yang sama-sama bekerja di Puskesmas tidak mendapatkan hak tersebut.
Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan, mengingat seluruh PNS di semua dinas, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, sudah lama mendapatkan Tukin.
Seolah-olah, PNS yang bekerja di Puskesmas dianggap sebagai “anak tiri” di Sergai.
Padahal, dalam situasi masalah kesehatan masyarakat, PNS di Puskesmas adalah ujung tombak yang berperan langsung dalam memberikan layanan kesehatan.
Menurut sejumlah PNS di Puskesmas Sergai, alasan yang diberikan oleh pihak terkait adalah karena mereka sudah mendapatkan jasa medis dari BPJS.
Namun, alasan tersebut dianggap tidak adil karena jasa medis dan Tukin berasal dari anggaran yang berbeda.
Seorang PNS di Puskesmas Sergai menjelaskan bahwa selama dua tahun terakhir, mereka hanya menerima dana sebesar Rp1,1 juta per tahun sekali, yang disebut sebagai Tukin mereka.
Namun, ini jauh dari harapan, mengingat Tukin seharusnya diberikan setiap bulan dan nilainya tergantung pada jabatan dan golongan.
Misalnya, seorang PNS dengan golongan IV B bisa mendapatkan sekitar Rp4 juta per bulan setelah dipotong pajak.
Di sisi lain, di kabupaten/kota lainnya, semua PNS, termasuk yang bekerja di Puskesmas dan guru, mendapatkan Tukin yang layak.
Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan PNS Puskesmas di Sergai, yang merasa bahwa hak mereka untuk menerima Tukin seperti rekan-rekan mereka di tempat lain tidak terpenuhi.
Harapan PNS Puskesmas di Serdang Bedagai
Para PNS Puskesmas di Sergai berharap pemerintah daerah segera meninjau kembali kebijakan ini agar mereka bisa mendapatkan hak yang setara dengan PNS di daerah lain.
